KEBIJAKAN EARMARKING PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENGENDALIAN LINGKUNGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Mifta Septia Ningsih, Titi M. Putranti

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan earmarking pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk pengendalian lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan disusun secara deskriptif dengan menggunakan berbagai kajian literatur sehubungan dengan konsep terkait, kemudian diperbandingkan dengan implementasi kebijakan earmarking di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerapan kebijakan earmarking pada pajak lingkungan merupakan hal utama, karena hasil pungutan pajak dapat dialokasikan secara langsung untuk memperbaiki kualitas lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta secara jelas mengatur terkait alokasi dari pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada penanggulangan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan tersebut menunjukkan adanya justifikasi yang kuat dalam penerapan konsep earmarking. Argumentasi dari penerapan kebijakan earmarking dilakukan untuk menunjang stabilitas ketersediaan dana bagi pemerintah daerah. Besaran alokasi penerimaan tersebut adalah sebesar 10%. Namun penerimaan dari pajak tersebut bukan merupakan satu-satunya sumber dana yang dialokasikan untuk mendanai program-program pengendalian lingkungan yang berada dibawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun kondisi tersebut dapat melemahkan penerapan kebijakan earmarking.

Kata Kunci: Earmarking, Lingkungan, Pajak Bahan Bakar


References


Aditya Maulana. (2014). Analisis Kebijakan Earmarked Tax Pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Depok: Universitas Indonesia. Skripsi.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi D.I Yogyakarta. (n.d.). Penerimaan PBB-KB D.I Yogyakarta Tahun 2018 - 2021. http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/ tahun akses 2022.

Badan Pusat Statistik. (2020). Jumlah Kendaraan Bermotor. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1 tahun akses 2022.

Bahl, R., & Bird, R. (2008). Subnational taxes in developing countries: The way forward. Public Budgeting and Finance, 28(4), 1–25. https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2008.00914.x

Bahl, R. W. dan J. F. L. (1992). Urban Public Finance in Developing Coutries. The International Bank for Reconstruction and Development – The World Bank.

Bird, R. M. (2014). Earmarking in Theory and Korean Practice * ITP Paper 0513. July 2005.

Buchanan, J. M. (1963). (1963). The Economics of Earmarked Taxes Author ( s ): James M . Buchanan Source : Journal of Political Economy , Oct ., 1963 , Vol . 71 , No . 5 ( Oct ., 1963 ), pp . 457-469 Published by : The University of Chicago Press Stable URL : https://www.jstor.org/stabl. 71(5), 457–469.

Carling, R. (2007). Tax Earmarking Is It Good Practice? Perspectives on Tax Reform, 12.

Creswell, J. W. (2013). Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatiif, Kuantitatif, dan Mixed. 1–308. file:///C:/Users/Hp/Documents/buku creswell.pdf

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, K. E. dan S. D. M. (n.d.). Statistik Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020. https://migas.esdm.go.id/ tahun akses 2022.

Febriani. (2013). Kajian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Menjadi Earmarking Tax. Depok: Universitas Indonesia. Skripsi.

Fischer, F., & Miller, G. J. (2006). Handbook Of Public Policy Analysis : Theory, Politics, And Methods. Taylor & Francis Group.

Hasanah, H. (2018). Penerapan Konsep Pajak Lingkungan Terhadap Pemakaian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim: Analisis Terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Depok: Universitas Indonesia. Skripsi.

Herbert Stein. (1998). Tax Policy In Twenty-First Century. John Wiley & Sons, Inc.

Inayati., Gunadi., Rosdiana, H. (2018). Earmarking Tax Policy on Local Taxation in Indonesia: Towards Pro Fiscal Legitimacy and Budget Flexibility Policy. KnE Social Sciences, 3(10), 372. https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.2922

Irianto, E. S., Rosdiana, H., Sardjono, L. F., & Tambunan, M. R. U. D. (2018). Fiscal legitimacy of environmental taxation: Challenges for green growth policy. E3S Web of Conferences, 52, 1–8. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200012

Kurniawati, L. (2018). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Environmental Tax. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 1(2), 57–66. https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.192

Lutfi, A. (2013). Pemungutan Pajak Daerah Berkonsep Earmarking Tax dan Akuntabilitasnya Abstrak. October 2013.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Andi.

Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Pearson Education Limited.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

William McCleary. (1991). The Earmarking tax of Government Revenue. A review of some world bank experience. The World Bank Research Observer, Vol 6. No 1.




DOI: https://doi.org/10.37403/financial.v8i1.339

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI

Financial: Jurnal Akuntansi is indexed by:

 

 

PUBLISHER:

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung
Jalan Surabaya No 19, Telp (0622) 25626, Fax (0622) 21432
Pematangsiantar 21118 – Sumatera Utara, Indonesia
email: financial@stiesultanagung.ac.id

OAlogo

 Creative Commons License

Financial: Jurnal Akuntansi by STIE Sultan Agung is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.